Waktu Habis! 3,87 Juta Warga RI Terancam Sanksi Karena Belum Sampaikan SPT

Kabarterkini.my.id Semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan ya. Detik Ini mari kita ulas Pajak, Sanksi, Warga Negara, Kewajiban, SPT yang sedang populer saat ini. Tulisan Yang Mengangkat Pajak, Sanksi, Warga Negara, Kewajiban, SPT Waktu Habis 387 Juta Warga RI Terancam Sanksi Karena Belum Sampaikan SPT Pelajari seluruh isinya hingga pada penutup.

1.
Pentingnya Tenggat Waktu
- 1.1. 16,21 juta SPT
- 1.2. 81,92%
2.
Sanksi yang Dihapuskan

Pemberian Relaksasi dalam Penyampaian SPT Tahunan 2024

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan kebijakan baru yang sangat penting untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025, yang berfokus pada penghapusan sanksi administratif terkait keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024. Kebijakan ini berlaku dalam konteks hari libur nasional dan cuti bersama yang berkaitan dengan Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idulfitri pada tanggal 25 Maret 2025.

Relaksasi Sanksi Administratif

Kebijakan ini memberikan relaksasi yang signifikan, di mana sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan WP OP akan dihapuskan. Ini berlaku meskipun pembayaran dan pelaporan dilakukan setelah tenggat waktu yang ditetapkan, yaitu dari tanggal 31 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para Wajib Pajak yang mungkin terhalang oleh libur panjang.

Pentingnya Tenggat Waktu

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, juga mengingatkan bahwa batas akhir untuk pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 adalah pada tanggal 31 Maret 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan. Mengingat hari kerja yang berkurang pada bulan Maret, penting bagi Wajib Pajak untuk memperhatikan tenggat ini.

Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

DJP menetapkan target penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT atau sekitar 81,92% dari total Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT. Dwi menyatakan bahwa mayoritas penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui saluran elektronik. Data menunjukkan bahwa 10,56 juta SPT dilaporkan melalui e-filing, 1,33 juta SPT menggunakan e-form, dan 629 SPT melalui e-SPT.

Sanksi yang Dihapuskan

Yang lebih menarik, penghapusan sanksi administratif ini tidak akan diikuti dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Hal ini menjadi langkah positif untuk mendorong para Wajib Pajak agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa harus khawatir akan konsekuensi sanksi yang memberatkan.

Ringkasan

Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan para Wajib Pajak dapat memaksimalkan kesempatan yang ada untuk menyampaikan SPT Tahunan mereka tepat waktu, meskipun dalam situasi libur panjang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki sistem perpajakan demi kemajuan ekonomi negara.

Melalui penghapusan sanksi ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat meningkat, sehingga tujuan perpajakan untuk mendanai pembangunan negara dapat tercapai dengan lebih baik. Kebijakan ini akan menjadi panduan bagi para WP OP dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban pajak mereka di masa mendatang.