Skandal Suap: Eks Dirjen Binapenta Kemnaker Terjerat Kasus Rp 18 Miliar!

Kabarterkini.my.id Hai semoga semua impianmu terwujud. Pada Waktu Ini saya akan mengulas fakta-fakta seputar Politik, Hukum, Korupsi, Ekonomi, Berita Terbaru. Catatan Mengenai Politik, Hukum, Korupsi, Ekonomi, Berita Terbaru Skandal Suap Eks Dirjen Binapenta Kemnaker Terjerat Kasus Rp 18 Miliar Jangan lewatkan informasi penting

KPK Ungkap Tersangka Kasus Suap Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal 6 Juni 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan adanya delapan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menurut Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, dugaan ini mencakup pemerasan yang terjadi antara tahun 2019 hingga 2024, dengan total uang yang terlibat mencapai Rp 58 miliar.

Daftar Tersangka

KPK telah merilis nama-nama delapan tersangka dalam kasus ini. Salah satu yang paling mencolok adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) yaitu Haryanto, yang diduga menerima suap sebesar Rp 18 miliar. Selain Haryanto, terdapat tiga tersangka lainnya yang juga merupakan staf di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu:

• Putri Citra Wahyoe dengan nilai Rp 13,9 miliar.
• Alfa Eshad senilai Rp 1,8 miliar.
• Jamal Shodiqin dengan jumlah Rp 1,1 miliar.

Dari total delapan tersangka, dua di antaranya adalah mantan pejabat tinggi di Kemnaker. Budi Sokmo Wibowo menambahkan bahwa terdapat pemulangan uang oleh beberapa tersangka dengan total kurang lebih Rp 5 miliar dan oleh satu tersangka lainnya yaitu GW, sekitar Rp 6,3 miliar.

Proses Penyelidikan dan Temuan KPK

Dalam konferensi pers yang diadakan di gedung Merah Putih KPK, Budi mengungkapkan bahwa sekitar Rp 8 miliar dari total suap tersebut digunakan untuk keperluan makan siang dan aktivitas di luar anggaran tetap. Ia menjelaskan bahwa selama proses penyelidikan, sejumlah uang hasil pemerasan telah dikembalikan oleh staf kepada KPK.

“Dalam proses ini, juga terungkap bahwa ada celah-celah dalam pembentukan RPTKA,” jelas Budi. KPK telah merinci pembagian uang ini berdasarkan temuan yang ada. Salah satu tersangka, yaitu SH, disebutkan telah menerima kurang lebih Rp 460 juta.

Budi juga menyoroti bahwa total uang sebesar Rp 53 miliar merupakan alokasi yang digunakan untuk makan staf di Direktorat Jenderal Binapenta. Dalam hal ini, kewenangan atas pengeluaran RPTKA ada di tangan Dirjen Binapenta.

Konteks Korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan

Kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK ini berhubungan erat dengan praktik pemerasan dalam pengurusan tenaga kerja asing. Secara keseluruhan, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam praktik ini. Penegakan hukum yang dilakukan KPK menunjukkan komitmen mereka untuk memberantas korupsi di sektor publik, khususnya di lembaga pemerintah.

Secara keseluruhan, tindakan KPK dalam mengusut dugaan suap ini menjadi sorotan penting bagi masyarakat. Upaya untuk mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan mendorong transparency di lembaga pemerintah.

Pada saat yang sama, KPK juga terus berupaya dalam menjaring jaksa-jaksa yang berprestasi di seluruh Indonesia melalui ajang penghargaan yang digelar bersama Kejaksaan Agung serta Polri untuk menjadikan sosok-sosok polisi teladan. Langkah ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang dan memberikan dampak positif bagi penegakan hukum di tanah air.

Demikian uraian lengkap mengenai skandal suap eks dirjen binapenta kemnaker terjerat kasus rp 18 miliar dalam politik, hukum, korupsi, ekonomi, berita terbaru yang saya sajikan Terima kasih atas perhatian Anda selama membaca tetap fokus pada tujuan hidup dan jaga kesehatan spiritual. Ayo ajak orang lain untuk membaca postingan ini. Terima kasih