SETARA Desak Penegakan Hukum Pascatragedi: Tiga Polisi Ditembak Oknum TNI

Kabarterkini.my.id Semoga kamu tetap berbahagia ya, Di Sesi Ini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Setara, Penegakan Hukum, Pascatragedi, TNI, Polisi, Keamanan, Hak Asasi Manusia. Panduan Seputar Setara, Penegakan Hukum, Pascatragedi, TNI, Polisi, Keamanan, Hak Asasi Manusia SETARA Desak Penegakan Hukum Pascatragedi Tiga Polisi Ditembak Oknum TNI Mari kita bahas tuntas artikel ini hingga bagian penutup.

Tindakan kekerasan yang mencakup penembakan, terutama yang berujung pada kehilangan nyawa, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Pendapat ini disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, dalam pernyataan tertulisnya pada hari Selasa, 18 Maret 2025.

SETARA Institute menegaskan pentingnya proses hukum terhadap pelaku penembakan yang terjadi di Way Kanan, Lampung. Menurut Hendardi, tindakan tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan tugas kemiliteran. Ia menegaskan, “Pelaku penembakan ini harus dihadapkan pada penegakan hukum melalui jalur pidana, dan oleh karena itu, kami mengutuk keras tindakan penembakan yang menewaskan tiga anggota polisi tersebut.”

Pemerintah diharapkan untuk hadir dan menegakkan supremasi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hendardi menekankan bahwa menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan ditegakkan, dan bahwa pelaku penembakan harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam insiden tragis ini, tiga anggota kepolisian Polres Way Kanan kehilangan nyawa saat mereka melakukan penggerebekan terhadap praktik perjudian sabung ayam. Hendardi menggarisbawahi bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan dalih tugas-tugas militer. Menurutnya, seringkali ada kecenderungan dari anggota TNI untuk mengabaikan peradilan umum, yang menjadi salah satu faktor utama terulangnya peristiwa seperti ini.

Seiring dengan penegasan SETARA Institute, oknum TNI yang diduga terlibat dalam penembakan telah diamankan. Namun, implikasi dari tindakan kekerasan ini jauh lebih dalam, menyoroti hubungan antara aparat keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini memicu perdebatan mengenai perlunya reformasi dalam institusi keamanan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Sebelumnya, Hendardi mengungkapkan bahwa pencapaian supremasi hukum merupakan kunci untuk mencegah tindak kekerasan serta pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Ia menyatakan, “Keberanian untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah hal yang sangat penting. Kita membutuhkan kehadiran negara dalam menegakkan keadilan.”

dalam situasi seperti ini, peran masyarakat juga menjadi sangat penting. Masyarakat diharapkan untuk bersikap kritis dan berani menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan yang tidak adil. Ketika suara rakyat terkumpul dan bersatu, akan ada tekanan lebih besar kepada pemerintah untuk bertindak.

Pada saat yang sama, insiden semacam ini menciptakan banyak pertanyaan tentang integritas dan profesionalisme dari institusi keamanan. Apakah ada mekanisme yang cukup baik untuk mengevaluasi dan mendisiplinkan anggota TNI atau polisi yang melakukan kekerasan? Atau apakah kita masih terjebak dalam budaya impunitas yang memungkinkan pelanggaran hukum terus berlanjut tanpa sanksi yang berarti?

Dalam jangka panjang, pendidikan dan pelatihan bagi anggota aparat keamanan perlu diperkuat agar mereka memahami pentingnya hak asasi manusia dan hukum. Membangun kesadaran di kalangan anggota militer tentang tanggung jawab mereka sebagai pelindung masyarakat adalah langkah kunci menuju reformasi.

Dengan meningkatnya kesadaran publik dan dukungan terhadap penegakan hukum, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Reformasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparatur negara.

Di tengah permasalahan yang dihadapi, perlu ada ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, TNI, polisi, dan masyarakat sipil. Hanya dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan terbuka untuk berdiskusi, kita dapat menemukan solusi yang tepat dan menghindari kesalahan di masa lalu.

Sebagai kesimpulan, tindakan penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap polisi harus ditangani dengan serius. Proses hukum yang transparan dan adil merupakan langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Apabila masyarakat dan pemerintah bersatu dalam tujuan menegakkan hukum dan keadilan, maka Malaysia dapat menjadi masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan, di mana setiap warga negara, tanpa pandang bulu, memperoleh perlindungan dan haknya secara merata.

Itulah rangkuman menyeluruh seputar setara desak penegakan hukum pascatragedi tiga polisi ditembak oknum tni yang saya paparkan dalam setara, penegakan hukum, pascatragedi, tni, polisi, keamanan, hak asasi manusia Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan, tetap bersemangat dan perhatikan kesehatanmu. Mari bagikan kebaikan ini kepada orang lain. Sampai bertemu di artikel menarik berikutnya. Terima kasih.