• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

RUU TNI Terjebak di Tengah Gelombang Protes: Apa Nasibnya Selanjutnya?

img

Kabarterkini.my.id Assalamualaikum semoga kalian dalam perlindungan tuhan yang esa. Di Blog Ini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Politik, Hukum, Pertahanan, Sosial, Protes Publik. Review Artikel Mengenai Politik, Hukum, Pertahanan, Sosial, Protes Publik RUU TNI Terjebak di Tengah Gelombang Protes Apa Nasibnya Selanjutnya Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.

    Table of Contents

Masyarakat dunia maya Indonesia saat ini sedang memperdebatkan secara aktif terkait dengan agenda pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang tengah dilakukan oleh Komisi I DPR RI. Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut. Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak akan mengarah pada pengembalian fungsi ganda (dwifungsi) TNI seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Budi Gunawan menguraikan bahwa revisi RUU TNI ini diperlukan untuk memberikan ruang bagi prajurit untuk mengisi 16 jabatan publik di berbagai kementerian dan lembaga. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme di dalam instansi militer. Pemerintah menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang TNI ini tidak bermaksud mengembalikan TNI kepada dwifungsi militer sebagaimana di masa lalu, ujar Budi Gunawan di Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2025.

Penolakan terhadap rencana revisi ini muncul karena banyak pihak menilai bahwa hal tersebut dapat membuka peluang bagi anggota militer aktif untuk menduduki posisi-posisi sipil, yang dikhawatirkan dapat melemahkan netralitas dan independensi TNI. Budi Gunawan pun meminta agar masyarakat tidak perlu terlalu khawatir mengenai isu ini dan memberi penjelasan lebih lanjut mengenai posisi-posisi yang dimaksud.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga ikut berkomentar mengenai pembahasan ini. Ia menyatakan bahwa kedudukan ke-16 posisi yang diisi oleh prajurit TNI memang beririsan dan memerlukan keahlian khusus dalam bidang tertentu. Jadi jabatan yang membutuhkan keahlian khusus, yang memang harus mengandalkan keahlian para prajurit TNI,” ungkap Hasan Nasbi.

Berlanjut ke berita lain, detikSore mengabarkan mengenai kasus pembunuhan seorang perempuan bernama Irma (19 tahun) yang dilakukan oleh teman wanitanya. Kasus ini kini sedang dalam penanganan Polrestabes Bandung. Penyelidikan telah menemukan berbagai fakta mengejutkan, termasuk adanya hubungan antar jenis kelamin di antara para pelaku dan korban.

Perkembangan terbaru dari kasus ini akan terus dilaporkan oleh Jurnalis detikJabar, dan masyarakat diharapkan untuk mengikuti berita terkini mengenai penyelidikan dan fakta-fakta baru yang mungkin muncul terkait kasus ini.

Sementara itu, di tengah kontroversi mengenai RUU TNI, sejumlah aktivis juga telah melakukan aksi unjuk rasa di hadapan rapat tertutup Komisi I yang diadakan di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Aksi ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan betapa seriusnya penolakan terhadap rencana revisi undang-undang ini di kalangan masyarakat sipil.

Lebih dari itu, muncul juga petisi berisi penolakan yang diluncurkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, sebagai bentuk protes dari masyarakat terhadap rencana tersebut. Petisi ini menjadi salah satu cara bagi warga untuk menyuarakan pendapat mereka dan mendesak agar kekhawatiran mereka terhadap pengaruh militer pada posisi sipil dapat diperhatikan dengan serius oleh pemerintah.

Berbagai kalangan di Indonesia kini menantikan respon dari pemerintah terkait dengan penolakan tersebut, dan bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan pembahasan RUU TNI ini. Masyarakat berharap agar dialog yang konstruktif dapat digelar antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaring diskusi lebih lanjut mengenai isu yang memiliki dampak luas ini.

Pada akhirnya, isu mengenai RUU TNI dan tindakan pemerintah dalam menanggapi kritik dari masyarakat akan terus menjadi sorotan yang menarik. Penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan menjalankan proses legislasi dengan transparansi serta melibatkan publik dalam proses tersebut. Agar apa yang dihasilkan nantinya benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan menunjang keamanan serta ketertiban negara.

Sekian pembahasan mendalam mengenai ruu tni terjebak di tengah gelombang protes apa nasibnya selanjutnya yang saya sajikan melalui politik, hukum, pertahanan, sosial, protes publik Terima kasih telah membaca hingga bagian akhir tingkatkan keterampilan komunikasi dan perhatikan kesehatan sosial. Ayo ajak orang lain untuk membaca postingan ini. Terima kasih

© Copyright 2024 - Berita Terkini
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads