Puan Maharani 'Berseru': Akhiri Pungli Sekolah dengan Pengawasan Ketat!

Kabarterkini.my.id Hai semoga harimu menyenangkan. Di Sini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Pendidikan, Kebijakan Publik, Anti-Korupsi, Pengawasan, Pungli. Tulisan Yang Mengangkat Pendidikan, Kebijakan Publik, Anti-Korupsi, Pengawasan, Pungli Puan Maharani Berseru Akhiri Pungli Sekolah dengan Pengawasan Ketat Segera telusuri informasinya sampai titik terakhir.

Pendidikan Berkualitas Tanpa Pungutan Liar Menurut Puan Maharani

Puan Maharani, Ketua DPR RI, menegaskan bahwa untuk mencapai pendidikan berkualitas, diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga integritas serta profesionalisme dalam pengelolaan pendidikan. Dengan kolaborasi yang baik di antara semua pihak, diharapkan pendidikan yang ideal dapat terwujud.

Beliau juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memastikan sekolah-sekolah di wilayahnya bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Puan menekankan bahwa masalah ini mencerminkan tata kelola pendidikan di tingkat daerah yang masih memerlukan perbaikan signifikan.

Urgensi Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Puan meminta pemerintah daerah untuk segera terjun langsung dan melakukan evaluasi kebijakan pendidikan yang diterapkan. “Pungli bukan hanya masalah kecil, tetapi dapat berdampak luas pada kualitas pendidikan dan kepercayaan publik,” tegasnya. Beliau menambahkan bahwa praktik pungli dapat menimbulkan diskriminasi serta normalisasi yang merugikan dunia pendidikan.

“Kita ingin membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan tanpa harus terbebani oleh praktik-praktik yang merusak,” ungkap Puan pada hari Kamis, 27 Maret 2025. Dengan tegas, beliau menyatakan bahwa integritas harus dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan.

Pendidikan Tanpa Beban yang Tidak Semestinya

Puan menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bebas dari beban yang tidak semestinya. Masih adanya kasus iuran tidak resmi di sekolah menunjukkan adanya persoalan yang mendesak untuk segera dibenahi. “Sekolah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan pada keuntungan finansial,” tambahnya.

Beliau mendesak Pemerintah agar menegakkan aturan yang jelas terkait pungutan di sekolah dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar. Pendidikan, menurut Puan, harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Viralnya Pengumpulan Dana di Sekolah

Beliau juga merujuk pada sebuah video yang viral di media sosial, yang memperlihatkan seorang siswa diminta untuk mengumpulkan iuran dari teman-temannya atas instruksi guru. Dari hasil pungutan tersebut, setiap guru yang akan pensiun mendapatkan Rp 10 juta. “Praktik semacam ini, meskipun sering diklaim sebagai tradisi, sama sekali tidak dapat dibenarkan,” kata Puan.

“Jangan sampai ada siswa yang terbebani secara finansial akibat kelalaian dalam pengawasan,” tegasnya. Puan juga mengingatkan bahwa masalah pungli di sekolah bukanlah hal baru dan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Independensi Komite Sekolah dan Pengawasan Berlapis

Selain itu, Puan mendesak agar komite sekolah tetap independen dan tidak terlibat dalam praktik pungutan liar. Ia meminta adanya pengawasan berlapis serta membuka jalur pengaduan bagi masyarakat. Upaya ini dianggap penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

“Pungli di sekolah sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat, termasuk pembukaan jalur pengaduan, menjadi langkah penting untuk mencegah praktik-praktik ini terjadi di kemudian hari,” pungkas Puan Maharani.

Begitulah ringkasan puan maharani berseru akhiri pungli sekolah dengan pengawasan ketat yang telah saya jelaskan dalam pendidikan, kebijakan publik, anti-korupsi, pengawasan, pungli Semoga informasi ini dapat Anda bagikan kepada orang lain selalu berinovasi dalam pembelajaran dan jaga kesehatan kognitif. Bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Sampai bertemu lagi