Legislator Golkar Tegaskan: Revisi UU TNI Akan Batasi Peran Militer agar Sipil Tak Terkorbankan!

Kabarterkini.my.id Hai semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Di Tulisan Ini aku ingin berbagi pengetahuan mengenai Politik, Pertahanan, Keamanan, Hukum, Militer, TNI, Kebijakan Publik yang menarik. Insight Tentang Politik, Pertahanan, Keamanan, Hukum, Militer, TNI, Kebijakan Publik Legislator Golkar Tegaskan Revisi UU TNI Akan Batasi Peran Militer agar Sipil Tak Terkorbankan Temukan info penting dengan membaca sampai akhir.

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) bertujuan untuk menyesuaikan dengan tuntutan pertahanan modern dan memastikan kelangsungan kepemimpinan yang efisien dalam institusi TNI. Menurut Gavriel Novanto, anggota Komisi I DPR RI dari Partai Golkar, penyesuaian terhadap usia pensiun prajurit juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan.

Gavriel menambahkan bahwa penyamaan batas usia pensiun untuk semua tingkatan justru dapat menghambat perkembangan organisasi dan pembinaan karier prajurit. Ini juga berpotensi membebani anggaran negara. Oleh karena itu, batas usia pensiun akan disesuaikan berdasarkan pangkat masing-masing prajurit.

Lebih lanjut, Gavriel menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam revisi UU TNI adalah menetapkan peran TNI secara lebih tegas di luar tugas pertahanan. “Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa prajurit yang aktif hanya dapat mengisi posisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain dapat dihindari,” ujarnya dalam sebuah keterangan tertulis yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2025.

Gavriel juga menggarisbawahi bahwa revisi ini dirancang untuk mencegah stagnasi dalam kepemimpinan dan memperlancar proses regenerasi di tubuh TNI. Menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan kembalinya fungsi ganda TNI, ia meyakinkan bahwa DPR berkomitmen untuk menghormati supremasi sipil.

Revisi UU TNI ini diharapkan dapat diterima baik oleh masyarakat karena bertujuan memperkuat profesionalisme angkatan bersenjata. Menurutnya, ini sekadar perluasan dan penambahan terbatas, di mana akan ada lima lembaga sipil baru yang bisa diisi oleh prajurit aktif, di samping sepuluh lembaga yang sudah ada dalam UU yang berlaku saat ini.

Begitulah penjelasan mendetail tentang legislator golkar tegaskan revisi uu tni akan batasi peran militer agar sipil tak terkorbankan dalam politik, pertahanan, keamanan, hukum, militer, tni, kebijakan publik yang saya berikan Jangan lupa untuk membagikan pengetahuan ini kepada orang lain selalu berinovasi dan jaga keseimbangan hidup. Jangan lupa untuk membagikan ini kepada sahabatmu. Sampai bertemu di artikel menarik lainnya. Terima kasih banyak.