• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Langkah Berani: Komisi I DPR Siap Angkat RUU TNI Menuju Paripurna!

img

Kabarterkini.my.id Semoga semua mimpi indah terwujud. Di Jam Ini saya mau menjelaskan manfaat dari Politik, Hukum, Pertahanan, DPR, RUU, Berita Nasional yang banyak dicari. Artikel Dengan Tema Politik, Hukum, Pertahanan, DPR, RUU, Berita Nasional Langkah Berani Komisi I DPR Siap Angkat RUU TNI Menuju Paripurna Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

    Table of Contents

Komisi I DPR RI, dalam kolaborasi dengan pemerintah, telah mencapai kesepakatan untuk membawa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI ke tahap II atau paripurna. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meratifikasi rancangan undang-undang tersebut sebagai undang-undang yang sah.

Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Maret 2025, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Di antaranya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya topik yang dibahas dalam rapat tersebut.

Dalam rapat tersebut, diungkapkan oleh salah satu anggota DPR, bahwa jika diperkenankan, mereka akan segera masuk ke dalam bagian pendapat mini fraksi. Hal ini berfokus pada perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum untuk memberikan pandangannya mengenai rancangan undang-undang ini. Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan naskah RUU untuk menandai kesepakatan yang telah dicapai.

Kami telah mengundang semua stakeholder yang relevan dan melakukan serangkaian rapat Panja, kata Utut, menandakan bahwa proses pematangan RUU TNI ini melibatkan diskusi dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Pihaknya juga telah berkolaborasi dengan tim perumus serta tim sinkronisasi dalam pembahasan RUU TNI ini, yang menunjukkan bahwa proses ini tidak dilakukan secara sembarangan.

Kesepakatan yang dicapai di dalam rapat kerja ini, menurut Utut, adalah hasil dari pembicaraan mendalam yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait. Dengan melibatkan beragam pihak, mereka berharap RUU TNI ini dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang lebih luas.

Kegiatan dalam Raker ini merupakan tahap kunci sebelum RUU TNI diusulkan untuk disetujui dalam sidang paripurna. Menurut jadwal, dokumen yang telah disepakati ini akan dibawa ke tingkat selanjutnya dengan harapan bisa disetujui tanpa kendala yang berarti.

Revisi Undang-Undang TNI diharapkan dapat membawa peningkatan dalam pengaturan dan manajemen TNI, sehingga dapat lebih responsif terhadap tantangan yang ada di era modern. Upaya ini sejalan dengan perubahan dinamis dalam tatanan nasional maupun internasional, di mana peran TNI sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Penting untuk dicatat bahwa revisi ini diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek-aspek substantif yang dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugasnya. Di antara hal-hal yang menjadi fokus adalah peningkatan profesionalisme, modernisasi alat utama sistem pertahanan, dan penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia di tubuh TNI.

Salah satu poin yang sering kali menjadi perdebatan adalah bagaimana RUU TNI ini berfungsi dalam konteks demokrasi. Ada kekhawatiran bahwa peran TNI yang terlalu dominan dalam beberapa aspek pemerintahan dapat mengancam tatanan sipil. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang ini supaya tetap menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan sipil.

Setelah disetujui di tingkat paripurna, RUU TNI ini akan menjadi landasan hukum bagi TNI untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan dalam menjaga keamanan negara. Selain itu, TNI juga diharapkan dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan misi kemanusiaan dan bantuan bencana di dalam dan luar negeri.

Dalam hal ini, komunikasi antara TNI dan masyarakat juga menjadi aspek yang penting untuk dibangun. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan akan tercipta hubungan saling percaya antara TNI dengan masyarakat. Ini pun menjadi salah satu tujuan utama dalam revisi undang-undang TNI ini.

Namun, proses legislasi ini bukan tanpa tantangan. Kritik dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, perlu diperhatikan agar undang-undang yang disahkan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Dalam pelaksanaannya, sudah sepatutnya RUU TNI yang akan disahkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kekuatan bangsa dan negara, melalui pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, penting menjaga dialog terbuka dan transparansi selama proses ini berlangsung.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan langkah selanjutnya akan lebih cepat dan efisien, guna merealisasikan RUU TNI yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Para anggota DPR pun berkomitmen untuk menyelesaikan revisi ini dengan sebaik-baiknya demi memperkuat kinerja TNI dan menjaga kedaulatan bangsa.

Rapat yang berlangsung ini adalah langkah maju yang signifikan bagi Komisi I DPR RI dan pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih baik untuk TNI. Melalui sinergi antara kedua pihak, diharapkan tercapai kesepakatan yang tidak hanya bermanfaat bagi TNI, tetapi juga bagi masyarakat yang dilindungi dan dilayani oleh TNI.

Pada akhirnya, keberhasilan dari RUU TNI ini tidak hanya tergantung pada kesepakatan tingkat paripurna, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Diharapkan, setelah disahkan, semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekian ulasan komprehensif mengenai langkah berani komisi i dpr siap angkat ruu tni menuju paripurna yang saya berikan melalui politik, hukum, pertahanan, dpr, ruu, berita nasional Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan, cari peluang pengembangan diri dan jaga kesehatan kulit. Sebarkan manfaat ini kepada orang-orang di sekitarmu. Terima kasih

© Copyright 2024 - Berita Terkini
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads