Lahan Berubah, Bencana Menghantam: Dampak Alih Fungsi di Jawa Barat

Kabarterkini.my.id Assalamualaikum semoga kita selalu bersatu. Pada Edisi Ini mari kita eksplorasi potensi Lingkungan, Pertanian, Kebijakan, Bencana Alam, Pembangunan Berkelanjutan yang menarik. Catatan Informatif Tentang Lingkungan, Pertanian, Kebijakan, Bencana Alam, Pembangunan Berkelanjutan Lahan Berubah Bencana Menghantam Dampak Alih Fungsi di Jawa Barat Jangan berhenti di tengah jalan

Perubahan Fungsi Lahan dan Dampaknya Terhadap Risiko Bencana di Jawa Barat

Pergeseran fungsi lahan, terutama dalam pengembangan permukiman di kawasan lindung dan daerah resapan air, menjadi penyebab utama meningkatnya risiko bencana di wilayah Jawa Barat. Menurut Yuke, pembangunan di area tersebut sering kali berakibat langsung terhadap terjadinya banjir dan longsor yang merugikan banyak pihak.

Pentingnya Memperbarui Regulasi Pembangunan

Pemerintah sangat disarankan untuk segera memperbarui regulasi dan izin pembangunan di lokasi-lokasi yang sensitif tersebut. Yuke menjelaskan bahwa perubahan tata guna lahan telah mengakibatkan hilangnya kemampuan kawasan penyangga untuk menyerap air, yang seharusnya dapat mencegah bencana tersebut.

Dalam momen memperingati Hari Meteorologi Dunia 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaksanakan forum diskusi daring. Forum tersebut fokus membahas refleksi atas insiden banjir yang terjadi di Jabodetabek pada Selasa, 24 Maret 2025. Sayangnya, banyak kawasan yang sudah beralih fungsi akibat aktivitas pembangunan yang masif.

Kerusakan Kawasan Lindung dan Efeknya

Yuke mencatat bahwa daerah pesisir juga tidak luput dari dampak pembangunan. Hingga saat ini, terdapat sekitar 3.804 hektare kawasan lindung yang hilang akibat perubahan fungsi lahan menjadi permukiman dan infrastruktur lainnya. Ketika hujan deras tiba, air yang seharusnya terserap menjadi tidak bisa diserap secara optimal, sehingga risiko genangan di permukiman warga meningkat.

Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Citanduy tidak hanya merendam hunian warga, tetapi juga mempengaruhi area pemakaman. Yuke menyatakan bahwa kerusakan pada kawasan lindung sangat terasa, terutama di area yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga untuk ekosistem.

Data Kerusakan Lingkungan yang Mengkhawatirkan

Kawasan lindung dan daerah resapan air kini telah beralih fungsi menjadi permukiman serta bangunan komersial lainnya. Sekarang, terdapat sekitar 15.000 bangunan yang berdiri di atas lahan yang seharusnya dilindungi. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi langkah penting menuju pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Jawa Barat.

Memprihatinkan sekali karena seharusnya kawasan sempadan sungai tidak boleh ada bangunan sama sekali, jelas Yuke. Izin-izin yang ada perlu diperbarui, dan kita harus mengembalikan fungsi kawasan lindung agar kembali menjadi daerah resapan air, kawasan konservasi, atau area perlindungan lainnya.

Ancaman Banjir dan Longsor yang Terus Menghantui

Di Jawa Barat, terdapat sekitar 27.000 hektare area terbangun yang berada di lokasi rawan longsor yang seharusnya dilindungi. Sebaliknya, kondisi drainase yang minim menyebabkan air melimpah ke area permukiman di kota-kota seperti Bekasi dan Bogor. Yuke menegaskan bahwa salah satu strategi utama adalah mengembalikan kawasan lindung ke fungsi semula.

Dalam konteks ini, Menteri Lingkungan Hidup telah memerintahkan penutupan 33 titik pembangunan ilegal di Puncak Bogor, yang diduga menjadi penyebab banjir di Jakarta. Kita harus menjaga keseimbangan lingkungan, ujar Yuke. Jika dibiarkan, hilangnya daerah resapan air akan terus berlanjut, dan wilayah-wilayah hilir seperti Bekasi dan Bogor akan terus menghadapi ancaman banjir.

Tindakan Pemerintah dan Perlunya Kolaborasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan terkait pengendalian alih fungsi lahan dan membentuk tim khusus untuk memantau perubahan tata ruang serta merestorasi kawasan yang telah beralih fungsi. Menurut Yuke, restorasi lahan adalah langkah penting untuk mengembalikan fungsi kawasan yang telah rusak.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dari semua pihak. Dengan populasi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 50 juta jiwa, kebutuhan akan pembangunan memang tinggi, namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

Tata ruang yang berkelanjutan menjadi solusi utama untuk mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang, tegas Yuke. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan sektor swasta. Menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan adalah kunci untuk keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem di Jawa Barat.

Bencana banjir dan longsor di wilayah ini harus menjadi pengingat akan pentingnya lingkungan dalam setiap rencana pembangunan yang dilakukan.

Itulah pembahasan tuntas mengenai lahan berubah bencana menghantam dampak alih fungsi di jawa barat dalam lingkungan, pertanian, kebijakan, bencana alam, pembangunan berkelanjutan yang saya berikan Saya berharap Anda mendapatkan insight baru dari tulisan ini tingkatkan keterampilan komunikasi dan perhatikan kesehatan sosial. Jika kamu suka Terima kasih atas perhatian Anda