Komisi I DPR Dapat Gugat Revisi UU TNI ke MK: Hak Warga Dalam Sorotan!

Kabarterkini.my.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat data di blog saya yang penuh informasi. Di Tulisan Ini aku mau menjelaskan Politik, Hukum, Pertahanan, Hak Asasi Manusia, DPR yang banyak dicari orang. Pembahasan Mengenai Politik, Hukum, Pertahanan, Hak Asasi Manusia, DPR Komisi I DPR Dapat Gugat Revisi UU TNI ke MK Hak Warga Dalam Sorotan Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

Pandangan Komisi I DPR Terhadap Gugatan Judicial Review UU TNI

Pada tanggal 23 Maret 2025, Komisi I DPR mengeluarkan tanggapan mengenai munculnya gugatan judicial review (JR) terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa langkah gugat ke MK adalah hak setiap warga negara yang telah diatur dan dilindungi oleh konstitusi.

Dave menyatakan, “Itu adalah hak warga yang dilindungi dalam konstitusi.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun langkah tersebut tidak diinisiasi oleh DPR, namun tetap diakui sebagai hak yang sah. Politikus dari partai Golkar ini menekankan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi hak-hak warga yang terjamin oleh konstitusi.

Proses Pembahasan UU TNI

Lebih lanjut, Dave menjelaskan bahwa proses pembahasan Undang-Undang TNI di DPR sudah dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik. “Kita sudah melewati proses (partisipasi publik) tersebut,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa DPR telah berusaha untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dalam pembuatan regulasi tersebut.

Gugatan terhadap UU TNI ini diajukan dua hari setelah disahkan, tepatnya pada Sabtu, 22 Maret 2025. Para penggugat terdiri dari sejumlah individu, yaitu Muhammad Alif Ramadhan sebagai Pemohon I, disusul oleh Namoradiarta Siaahan (Pemohon II), Kelvin Oktariano (Pemohon III), M.Nurrobby Fatih (Pemohon IV), Nicholas Indra Cyrill Kataren (Pemohon V), dan Mohammad Syaddad Sumartadinata (Pemohon VI).

Isi Gugatan

Dalam pokok perkara, gugatan tersebut mencakup Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor… Tahun 2025 yang berisi tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa sejumlah pihak merasa ada aspek-aspek dalam revisi UU tersebut yang belum terakomodasi, sehingga mereka mengajukan permohonan kepada MK untuk menilai legalitas dari undang-undang yang baru disahkan tersebut.

Dengan adanya gugatan ini, diharapkan bisa memicu diskusi yang lebih dalam mengenai regulasi terkait TNI, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kekhawatiran mereka terhadap undang-undang yang dianggap menyentuh aspek penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dave menegaskan kembali bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan adalah hak mutlak dari warga dan tidak akan mengganggu hak tersebut. Menurutnya, meskipun DPR telah melalui berbagai tahap pembahasan yang melibatkan masyarakat, jika masih terdapat ketidakpuasan, maka sangat wajar jika digugat.

Kesimpulannya, respon dari Komisi I DPR mengenai gugatan terhadap UU TNI menunjukkan pentingnya bagi setiap warga negara untuk menggunakan haknya dalam mengawasi dan menilai kebijakan publik. Hal ini bukan hanya menunjukkan adanya ruang untuk partisipasi, tetapi juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi yang dilakukan di negeri ini.

Itulah pembahasan lengkap seputar komisi i dpr dapat gugat revisi uu tni ke mk hak warga dalam sorotan yang saya tuangkan dalam politik, hukum, pertahanan, hak asasi manusia, dpr Mudah-mudahan tulisan ini memberikan insight baru tetap optimis menghadapi rintangan dan jaga kesehatan lingkungan. Jika kamu mau lihat artikel lain di bawah ini.