DPR Menggenggam Harapan: RUU TNI Koalisi Sipil Dapat Ubah Wajah BUMN!

Kabarterkini.my.id Dengan izin Allah semoga kita semua sedang diberkahi segalanya. Di Sini saya akan mengupas Politik, Hukum, Pertahanan, Ekonomi, BUMN, Reformasi sosial, Kebijakan Publik yang banyak dicari orang-orang. Informasi Lengkap Tentang Politik, Hukum, Pertahanan, Ekonomi, BUMN, Reformasi sosial, Kebijakan Publik DPR Menggenggam Harapan RUU TNI Koalisi Sipil Dapat Ubah Wajah BUMN lanjut sampai selesai.

Baru-baru ini, Sufmi Dasco Ahmad, seorang Wakil Ketua DPR RI, menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima berbagai masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir mengenai isu-isu yang muncul terkait RUU ini. “Pesan-pesan yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil sudah dituangkan dengan jelas, dan akan diimplementasikan di pemerintahan serta institusi terkait, termasuk dalam hal keraguan yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ungkap Dasco di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025.

Lebih lanjut, Dasco menekankan pentingnya pengelolaan BUMN secara profesional untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan operasionalnya. Dalam situasi ini, Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, juga memberikan tanggapan terkait keadaan pasar saham, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia membantah anggapan bahwa penurunan IHSG disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Menurutnya, tidak ada alasan bagi publik untuk merasa cemas mengenai kesinambungan fiskal yang ada saat ini.

Sufmi Dasco menambahkan bahwa DPR telah melakukan diskusi dengan aktivis dan stakeholders terkait untuk memilih aspek-aspek mana saja yang diperbolehkan dalam RUU TNI dan mana yang tidak. “Kami sudah melakukan pembahasan RUU TNI bersama berbagai pihak, termasuk aktivis, untuk menyeleksi hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak,” jelasnya.

Sebelumnya, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, turut memberi komentar mengenai hasil pertemuan yang dilakukan antara lembaganya dengan DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kritis yang berkaitan dengan RUU TNI. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dari berbagai elemen masyarakat mengenai isu dwifungsi militer yang dianggap perlu untuk dibahas lebih lanjut.

Dalam suasana yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, juga meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir terkait revisi UU TNI yang dianggap dapat memungkinkan kembalinya dwifungsi ABRI, termasuk di sektor BUMN. “BUMN harus dikelola dengan baik dan secara profesional. Terdapat penekanan bahwa TNI dilarang terlibat dalam bisnis dan politik praktis,” ujarnya. Ia memastikan bahwa DPR akan berkomitmen untuk mencegah kembalinya dwifungsi militer melalui regulasi yang ada serta menjaga supremasi sipil.

Dasco melanjutkan dengan menegaskan pentingnya menjaga dividen yang dihasilkan oleh BUMN. Ia mengingatkan bahwa dividen ini harus dikelola dengan baik agar tetap berada pada jalur yang positif. “Kami sudah memastikan bahwa kesehatan finansial BUMN dan dividen yang dihasilkan harus tetap terjaga, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tuturnya, menegaskan komitmen DPR dalam hal pengawasan dan pengelolaan BUMN demi kepentingan publik.

Saat itu, Dasco juga mengajak semua pihak untuk berkumpul dan bersatu dalam menjaga kepentingan bersama. “Kami sepakat untuk bekerja sama dan mengantisipasi setiap langkah yang dapat mengembalikan dwifungsi TNI. Kita ingin memperkuat landasan hukum yang ada dan memastikan bahwa supremasi sipil terjaga demikian rupa,” ujar Dasco. Ia berharap kerjasama antara DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting juga untuk dicatat terkait ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh detikcom dan POLRI, yang mengapresiasi sosok-sosok polisi teladan yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja unggul dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen penghargaan tetapi juga sebagai pengingat bagi publik mengenai pentingnya kontribusi positif dari para anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Melihat semua dinamika ini, masyarakat diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan kebijakan dan regulasi yang diambil oleh DPR, serta menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka agar bisa terlibat dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang baik mengenai RUU TNI dan isu-isu terkait, masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam menjaga kemajuan negara dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang ada.

Pada akhirnya, pendekatan yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan bangsa. Tentunya, itu juga mewajibkan semua pihak untuk bersedia untuk berpikir konstruktif dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, terutama terkait dengan isu-isu sensitif seperti dwifungsi TNI dan pengelolaan BUMN.

Terima kasih telah membaca seluruh konten tentang dpr menggenggam harapan ruu tni koalisi sipil dapat ubah wajah bumn dalam politik, hukum, pertahanan, ekonomi, bumn, reformasi sosial, kebijakan publik ini Jangan ragu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang topik ini selalu berpikir positif dan jaga kondisi tubuh. Mari bagikan kebaikan ini kepada orang lain. silakan lihat artikel lain di bawah ini. Terima kasih.