Dari Meja Rundingan: Koalisi Sipil dan Dasco Bahas RUU TNI untuk Hentikan Dwifungsi!

Kabarterkini.my.id Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Sekarang saya mau menjelaskan berbagai aspek dari Politik, Hukum, Pertahanan, Advokasi, Koalisi Sipil. Konten Yang Berjudul Politik, Hukum, Pertahanan, Advokasi, Koalisi Sipil Dari Meja Rundingan Koalisi Sipil dan Dasco Bahas RUU TNI untuk Hentikan Dwifungsi Yuk

Pentingnya menjaga fungsi TNI dalam struktur pertahanan negara menjadi salah satu perhatian utama. TNI harus terus dikembangkan menjadi tentara yang modern dan profesional, sambil tetap berada di bawah kendali civil supremacy. Menurut seorang narasumber, hal ini penting, terutama ketika ada anggota TNI yang berperan di luar tugas pertahanannya. Contohnya, ketika anggota aktif TNI terlibat dalam urusan seperti penanganan narkotika atau cyber defense yang tidak jelas keterkaitannya dengan pertahanan.

Sebagai langkah lebih lanjut, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, terdapat penekanan untuk mengatur rule of engagement atau mekanisme tanggung jawab dalam operasi militer non-perang. Ini adalah bagian dari aspirasi masyarakat sipil yang ingin memastikan TNI tetap fokus pada fungsi pertahanannya, bukan di luar itu.

Pada hari Selasa, 18 Maret 2025, sejumlah tokoh masyarakat sipil bergabung dalam koalisi untuk menyerahkan catatan kritis terhadap RUU TNI kepada pimpinan DPR RI. Halida Hatta, salah satu anggota koalisi, mengingatkan pentingnya visi proklamator, Muhammad Hatta, yang mengusulkan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata. Menurutnya, negara harus berdiri sebagai negara hukum, bukan negara yang didominasi oleh kekuasaan.

Diskusi yang berlangsung dengan hangat dan terbuka di gedung DPR membuahkan kesepahaman antara ambasador koalisi dan anggota DPR. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa penting untuk menjaga supremasi sipil dan memastikan TNI tetap profesional. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mengenai revisi pasal-pasal dalam RUU TNI menjadi fokus utama, sehingga pastikan keberlangsungan supremasi sipil tetap terjaga.

Dasco mengungkapkan bahwa sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai revisi RUU TNI di mana keduanya sepakat bahwa dwifungsi militer tidak boleh kembali diperkenalkan ke dalam undang-undang. Masyarakat sipil dalam pertemuannya juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait hal ini dan mengharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersedia mengakomodasi masukan yang telah disampaikan.

Tak hanya itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, juga turut menyampaikan pandangannya. Dia menggarisbawahi bahwa TNI harus dilarang untuk berbisnis dan berpolitik praktis. Hal ini menjadi bagian dari kontrol sipil yang harus diperkuat untuk memastikan ketatanegaraan yang baik.

Usman juga menekankan komitmen untuk melanjutkan dialog antara Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat sipil. Pertemuan semacam ini akan terus dilakukan untuk membahas revisi undang-undang lainnya yang dianggap penting bagi pertumbuhan demokrasi dan penguatan hukum di Indonesia. Isu terkait jabatan-jabatan TNI aktif juga menjadi perhatian tersendiri dalam diskusi tersebut.

Dalam merespons kekhawatiran banyak pihak mengenai kontrol sipil terhadap TNI, para narasumber sepakat bahwa meskipun keterlibatan TNI dalam operasi non-perang diperlukan, tetap harus ada batasan yang jelas untuk menjaga Prestige dan fungsi fundamental TNI.

Tema-tema ini hadir dalam konteks pentingnya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor keamanan. Dalam pembahasan tersebut, semua pihak diminta untuk tidak mengabaikan sejarah dan visi para pendiri bangsa, guna menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Dengan pertemuan ini, diharapkan akan lahir titik temu yang dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Menjaga kedamaian dan stabilitas negara melalui proses reformasi yang berkelanjutan adalah harapan bersama, yang diharapkan juga dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam menyikapi perkembangan kebijakan pertahanan nasional.

Akhir kata, pertemuan tersebut menunjukkan adanya upaya konstruktif untuk menanggapi keprihatinan masyarakat terkait hukum dan regulasi TNI. Dialog mendalam antara masyarakat sipil dan DPR diharapkan dapat menghasilkan revisi undang-undang yang lebih baik, dan mengedepankan supremasi sipil sebagai prinsip utama yang harus dipertahankan.

Melalui semua langkah ini, diharapkan TNI tetap diperkuat sebagai kekuatan pertahanan yang tidak hanya tangguh, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekian uraian detail mengenai dari meja rundingan koalisi sipil dan dasco bahas ruu tni untuk hentikan dwifungsi yang saya paparkan melalui politik, hukum, pertahanan, advokasi, koalisi sipil Silakan jelajahi sumber lain untuk memperdalam pemahaman Anda tetap produktif dan rawat diri dengan baik. Mari berbagi kebaikan dengan membagikan ini. Terima kasih sudah membaca