Komisi VII DPR Siapkan Dukungan Penuh untuk Gubernur Bali dalam Memerangi AMDK!

Kabarterkini.my.id Semoga kamu tetap berbahagia ya, Dalam Tulisan Ini mari kita telaah Politik, Kebijakan Publik, Lingkungan, Sumber Daya Alam, Isu Regional yang banyak diperbincangkan. Artikel Ini Menawarkan Politik, Kebijakan Publik, Lingkungan, Sumber Daya Alam, Isu Regional Komisi VII DPR Siapkan Dukungan Penuh untuk Gubernur Bali dalam Memerangi AMDK Jangan lewatkan bagian apapun keep reading sampai habis.

Strategi Pengelolaan Sampah di Bali: Menanggapi Krisis Lingkungan

Pada tanggal 14 April 2025, Samuel Wattimena, anggota Komisi VII DPR, mengungkapkan pendapatnya mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, terkait pelarangan peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berukuran kecil. Menurut Samuel, kebijakan ini merupakan langkah signifikan dalam menangani isu lingkungan yang semakin mendesak.

Teori Tiga Pintu Pengelolaan Sampah

Samuel menjelaskan bahwa dalam konteks Teori 3 Pintu Pengelolaan Sampah Terintegrasi, yang terdiri dari habit management, source management, dan waste management, ada dua aspek fundamental yang harus menjadi perhatian, yaitu perubahan kebiasaan konsumsi dan pengendalian sumber sampah. Kebijakan Gubernur tidak hanya melarang produk konsumsi, tetapi juga memperkenalkan intervensi yang strategis dalam menanggulangi krisis lingkungan.

Pentingnya Perubahan Kebiasaan Konsumsi

Dalam penerapan strategi ini, kebijakan pelarangan AMDK berukuran kecil menjalankan perannya dengan baik dalam mengisi kekurangan pada pintu pertama dan kedua. “Kebijakan ini mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan perubahan kebiasaan konsumsi dari ketergantungan pada produk sekali pakai ke praktik yang lebih bertanggung jawab,” jelas Samuel.

Praktik yang dimaksud mencakup penggunaan botol isi ulang atau galon yang tidak sekali pakai, sehingga mampu mengurangi jumlah sampah plastik secara signifikan. “Penerbitan surat edaran No 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah sangat diperlukan untuk Bali,” tuturnya.

Upaya Preventif dalam Pengelolaan Sampah

Dengan langkah ini, Samuel menekankan bahwa tujuan kebijakan ini tidak hanya sekadar mengandalkan pengelolaan di hilir, tetapi juga penting dalam mengendalikan aliran masuk sampah dari hulu. Ini merupakan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah sampah dan memberikan perlindungan terhadap warisan ekologis dan budaya Bali.

Data Sampah di Bali

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali pada tahun 2024 menunjukan bahwa sekitar 1,2 juta ton sampah dihasilkan di Bali setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 303 ribu ton merupakan sampah plastik. “Oleh karena itu, kebijakan ini bukan hanya layak untuk didukung, tetapi patut dijadikan contoh keberanian kepemimpinan ekologis di tengah ancaman krisis iklim dan konsumerisme yang masif,” tambah Samuel.

Dengan langkah progresif ini, Gubernur Bali menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat bertindak sebagai alat utama dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada. Samuel menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan ini seharusnya dilihat sebagai bentuk pencegahan dari masalah yang berpotensi berkembang menjadi lebih besar di masa depan.

Melalui pendekatan ini, masyarakat dan pemangku kepentingan di Bali diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta melindungi ekosistem yang ada. Dengan begitu, Bali bisa menjadi contoh konkret dalam upaya mengatasi masalah lingkungan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Itulah pembahasan mengenai komisi vii dpr siapkan dukungan penuh untuk gubernur bali dalam memerangi amdk yang sudah saya paparkan dalam politik, kebijakan publik, lingkungan, sumber daya alam, isu regional Silakan manfaatkan pengetahuan ini sebaik-baiknya selalu berpikir positif dalam bekerja dan jaga berat badan ideal. Bagikan juga kepada sahabat-sahabatmu. Terima kasih telah membaca